Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

RUU Cipta Kerja Melanggengkan Perusakan Terhadap Lingkungan dan Merugikan Rakyat

Lusinan Manekin di depan gedung DPR RI/ Foto Greenpeace.
Siaran Pers- Aktivis Lingkungan Greenpeace kembali menyoroti soal RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan menyebutnya sebagai RUU Kontroversi. Menindaklanjuti hal itu para aktivis kembali memasang lusinan Manekin sebagai aksi protes di depan gedung DPR RI, Senin 29 Juni 2020.

Dalam siaran pers yang diterima Eastjourneymagz.com menerangkan seruan penolakan terhadap pembahasan RUU kontroversial, RUU Cipta Kerja. Aksi damai ini menekankan bahwa rakyat tidak memerlukan undang-undang yang merugikan rakyat, dan hanya akan menguntungkan korporasi.

Lusinan manekin yang dipasang untuk mewakili aktivis publik yang tidak dapat mengadakan protes massal selama pandemi global. Para aktivis menilai di tengah krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi, alih-alih memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya, Pemerintah dan DPR telah bersekongkol secara diam-diam meloloskan UU Minerba yang memberikan karpet merah kepada industri batubara.

"Belum lagi usai pandemi, dan masih segar ingatan masyarakat akan kecurangan pengesahan UU Minerba, kali ini mereka kembali mengabaikan aspirasi masyarakat dengan membahas RUU Cipta Kerja," tulis keterangan itu, Senin 29 Juni 2020.

 Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dalam pernyataannya menjelaskan
RUU Cipta Kerja sangat problematik. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh pemerintah, gagasan utama RUU ini adalah untuk mempercepat proses perizinan untuk mendukung investasi yaitu dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dalam proses perizinan.

"Tujuan RUU ini adalah untuk memfasilitasi investasi, dengan meminggirkan aspek-aspek lingkungan”, tegasnya.

Proses penyiapan RUU Cipta Kerja ini ini sangat kontroversial karena pelaku yang terlibat  terutama adalah berbagai asosiasi bisnis yang tergabung dalam KADIN dan juga Bank Dunia. RUU ini juga tidak melibatkan para pemangku kepentingan lain, seperti serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil.

"Ditengarai pula proses penulisan RUU ini banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor industri ekstraktif seperti pertambangan, migas, perkebunan sehingga dikhawatirkan akan menjadi ancaman besar bagi lingkungan hidup Indonesia," kata Asep.

Penyederhanaan dan penghapusan peraturan-peraturan penting untuk perlindungan lingkungan jelas akan semakin menggerus kelestarian lingkungan. "Perizinan bagi investor akan mudah diberikan, sementara perlindungan bagi masyarakat dan masyarakat adat akan dilemahkan," imbuhnya.

Berdasarkan RUU tersebut, izin lingkungan akan dihapuskan, sementara analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) akan dikurangi cakupan kerjanya Prinsip tanggung jawab mutlak atas kebakaran hutan akan dihapuskan, sementara peraturan kepemilikan tanah atau lahan konsesi bagi para investor akan dilonggarkan.

"Di sisi lain partisipasi masyarakat dalam proses pemberian izin usaha akan semakin terbatas," kata dia.

lebih lanjut ia menjelaskan resentralisasi kewenangan pemberian izin dan pengawasan pada Pemerintah Pusat  merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan mandat reformasi. Pemusatan kewenangan ini memberi peluang lebih besar bagi oligarki politik dan bisnis untuk mempengaruhi pengambilan keputusan tentang izin investasi.

"Selain akan melemahkan pengawasan pelanggaran lingkungan di lapangan, yang akan memperburuk kondisi lingkungan Indonesia, resentralisasi kewenangan ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi Indonesia," bebernya.

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah dan para anggota DPR untuk segera membatalkan RUU ini karena hanya akan mengancam kelestarian lingkungan, menyuburkan praktik korupsi oligarki, mengesampingkan hak-hak rakyat dan buruh , dan menurunkan kualitas demokrasi.

“Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk yang akan melanggengkan oligarki, menindas hak asasi manusia, melukai rasa keadilan masyarakat, meminggirkan perlindungan lingkungan serta memperlemah demokrasi di Indonesia. Tidak akan ada ekonomi maju yang dibangun di atas ekologi yang rusak”, pungkas Asep.

Post a Comment for "RUU Cipta Kerja Melanggengkan Perusakan Terhadap Lingkungan dan Merugikan Rakyat"

Suku Bajau yang Dapat Bertahan Lama di dalam Air, ini Alasannya
Viral Video Syur Mirip Youtuber Game Sarah Viloid
5 Tempat Wisata Indonesia yang Mirip Destinasi Luar Negeri
Sarah Viloid, Gamer Sukses yang Video Syur Miripnya Viral di Media Sosial
KPK Pastikan Expos Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka Pada 10 Desember 2020
Chelsea Ndagung Tereliminasi dari Pop Academy Indosiar
Tradisi Berbagi Istri di Himalaya, Sang Adik Boleh Menikahi Istri Kakanya
Makna Lagu Ende Tenang Kole Chelsea Ndagung yang Bikin Air Mata Meleleh
GO"ET SENI SASTRA MANGGARAI
Mengenal Kaum Aghori, Suku Pemakan Mayat