Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sudah Setahun Negara Menggantung Gugatan untuk Bebas Polusi

Polusi Udara Jakarta/Forto CNN Indonesia.

Eastjourneymagz.com- (siaran Pers) Dilansir dari laman Greenpeace, Sidang gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas polusi udara Jakarta memasuki agenda Sidang Pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 7 Juli 2020. Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibukota) yang mendampingi perjalanan gugatan oleh 32 warga negara tersebut menilai persidangan ini berjalan dengan sangat lambat.

Pada 4 Juli 2020 kemarin, terhitung proses gugatan sudah genap berlangsung selama satu tahun. Untuk itu Pesepeda datang ke PN Jakarta Pusat dalam peringatan 1 tahun gugatan warga negara untuk Udara Bersih.

Dalam perjalanannya, gugatan yang ditujukan kepada tujuh pejabat negara ini awalnya mendapat satu respons positif yakni dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam lima kali pertemuan mediasi di dalam ruang sidang dan dua kali di luar persidangan, tidak ditemukan juga kesepakatan.

Dengan jalan persidangan yang lambat hingga satu tahun dan minimnya respons positif dari ketujuh tergugat tersebut, Koalisi Ibukota kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk menunjukkan sikap serius dalam memberikan hak sehat untuk warga negara.

Khalisah salah satu penggugat mengatakan jika pemerintah merespons dengan cepat poin-poin yang menjadi gugatan, tentunya warga tidak perlu merasa was-was menjelang musim kemarau tahun ini. Terlebih, dengan adanya pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah berani mengambil langkah cepat untuk mencegah masalah polusi udara yang sepertinya sudah menjadi agenda tahunan.

"Dalam perkara ini, aturan yang digugat untuk direvisi salah satunya adalah Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara," kata dia.

Menurutnya cara pemerintah untuk menangani pencemaran udara dalam PP No.41 itu sudah usang, sudah tidak sesuai dengan standar pencemaran udara saat ini. Aturan dalam PP tersebut jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Pemerintah seharusnya tidak mengabaikan peraturan ataupun rekomendasi dari WHO, apalagi di masa pandemi saat ini,” kata Khalisah.

Sementara itu Elisa Sutanudjaja pihak penggugat juga  mengatakan seharusnya dalam konsep New Normal saat ini pemerintah juga berani mengusung norma baru. Menurut dia, berbagai hasil riset atau penelitian yang menunjukkan hubungan antara polusi udara dengan Covid19.

"Sepatutnya dapat membuat pemerintah mengambil langkah signifikan untuk mencegah meningkatnya angka pasien ataupun kematian akibat Covid19," kata dia.

Ia menilai Pemerintah kerap mendengungkan ‘New Normal’ akhir-akhir ini dalam konteks menghadapi pandemi Covid19. Namun pada kenyataannya kita tidak pernah normal.Pencemaran udara makin buruk bahkan kian terakselerasi. Belum lagi proyek-proyek yang mendorong terjadinya polusi di Jakarta yang malah menjamur.

"Misalnya, jalan tol bertingkat di utara Jakarta dan berbagai rencana tol baru di Jabodetabek yang nampak dalam Perpres 20 tahun 2020 tentang Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur,” terang Elisa.

Lebih lanjut ia mengatakan, norma baru yang harusnya didorong oleh pemerintah dapat membawa kehidupan dan sistem produksi yang minim polusi.

“Misalnya, memprioritaskan transportasi non-motor seperti pejalan kaki dan sepeda, serta transportasi publik. Bukan malah memprioritaskan kendaraan bermotor melulu. Norma baru berarti Jakarta harus stop membangun monumen pencemaran udara seperti jalan tol,” imbuh Elisa.

Sementara itu LBH mengingatkan bahwa sudah banyak data yang memprediksi bahwa di tahun 2030 masalah pencemaran udara akan meningkat, bahkan hingga 30 kali lipat.

"Tidak hanya itu, telah banyak juga data atau riset yang menjelaskan dampak pencemaran udara yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, namun juga pada kesehatan psikologis, bahkan ekonomi masyarakat," kata perwakilan tim advokasi dari LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara

Ia menambahkan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk selalu menunda-nunda atau menghiraukan pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

"Tidak perlu menunggu hingga ada putusan yang inkracht lalu Pemerintah baru sibuk memikirkan upaya yang tepat untuk mengatasi pencemaran udara,” tegas Ayu.

Ia juga menyayangkan lambannya respons dari para tergugat. Alasannya, melalui gugatan ini, warga negara khususnya warga Jakarta sebenarnya telah memberikan solusi-solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Ia berharap dengan adanya gugatan warga negara ini, sudah sepatutnya dijadikan peringatan yang keras bagi pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran udara, dan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang.

Untuk diketahui, Gugatan warga negara tentang polusi udara Jakarta telah dimulai dengan mengirimkan notifikasi kepada tujuh tergugat pada 5 Desember 2018 silam. Dalam penyerahan gugatan yang dilayangkan pada 4 Juli 2020 lalu, ditetapkan tujuh pejabat pemerintahan sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini. Secara rinci, ketujuh pejabat yang digugat adalah Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT 1), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TERGUGAT 2), Menteri Dalam Negeri (TERGUGAT 3), Menteri Kesehatan (TERGUGAT 4), Gubernur DKI Jakarta (TERGUGAT 5), Gubernur Banten (TURUT TERGUGAT 1) dan Gubernur Jawa Barat (TURUT TERGUGAT 2).

Post a Comment for "Sudah Setahun Negara Menggantung Gugatan untuk Bebas Polusi "

Suku Bajau yang Dapat Bertahan Lama di dalam Air, ini Alasannya
Viral Video Syur Mirip Youtuber Game Sarah Viloid
5 Tempat Wisata Indonesia yang Mirip Destinasi Luar Negeri
Sarah Viloid, Gamer Sukses yang Video Syur Miripnya Viral di Media Sosial
KPK Pastikan Expos Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka Pada 10 Desember 2020
Chelsea Ndagung Tereliminasi dari Pop Academy Indosiar
Tradisi Berbagi Istri di Himalaya, Sang Adik Boleh Menikahi Istri Kakanya
GO"ET SENI SASTRA MANGGARAI
Makna Lagu Ende Tenang Kole Chelsea Ndagung yang Bikin Air Mata Meleleh
Mengenal Kaum Aghori, Suku Pemakan Mayat